APH Pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Polres Kepulauan Aru, Diminta Dapat Telusuri Dana Desa, Alokasi Dana Desa, TA 2018, Diduga 68 Desa Belum SPJ (ADD), 69 Desa Belum SPJ (DD).

Oleh -
APH Pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Polres Kepulauan Aru, Diminta Dapat Telusuri  Dana Desa, Alokasi Dana Desa, TA 2018, Diduga 68 Desa Belum SPJ (ADD),  69 Desa Belum SPJ (DD).
Kepulauan Aru, stevenbuserkriminal.my.id - Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Diminta Telusuri Anggaran Dana Desa dan alokasi dana desa Tahun anggaran 2018 Yang Belum di SPJ oleh Desa-desa di Kepulauan Aru, diduga anggaran tahun 2018 alokasi dana desa ( ADD ) dari 68 desa dan dana desa ( DD ) dari 69 desa di 10 kecamatan di kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo, belum SPJ anggaran - angggaran dimaksud.

Dengan demikian diharapkan kepada aparat penegak hukum (APH) dari pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Polres Kepulauan Aru Dapat Telusuri Anggaran Dana Desa DD dan Alokasi Dana Desa ADD Tahun Anggaran 2018.
Dengan Rincian Alokasi dana desa ( ADD ) Tahun anggaran 2018 desa - desa yang menerima anggaran tersebut ada sekitar 117 desa dari seratus tujuh belas desa Anggaran Alokasi dana desa ( ADD ) tahun 2018 ada 68 desa yang belum SPJ demikian Anggaran dana desa ( DD ) yang belum SPJ ada 69 desa, dengan pagu anggaran sebagai berikut.
Pagu anggaran sebesar
 Rp 58.068.612.000 Tahap I. Rp 11.613.722.560 Tahap II. RP 23.227.445.120 dari alokasi dana desa 
( ADD ) yang sudah SPJ Berjumlah Rp 34.614.546.760  belum SPJ Rp 23.454.066.040 desa yang belum SPJ kurang lebih ada sekitar 68 desa di 10 kecamatan kabupaten Kepulauan Aru.

Rincian desa penerima dana desa dan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018 kabupaten Kepulauan Aru, desa yang menerima anggaran tersebut ada sekitar 117 desa dengan pagu anggaran sebagai berikut. 

Pagu Anggaran Bantuan Tahun 2018 sebesar 
Rp 90.552.385.000 Tahap I. Rp 18.110.477.000 Tahap II. Rp 36.220.954.000 Tahap III. Rp 36.220.954.000 yang sudah SPJ sebesar  Rp 53.690.604.000 belum SPJ sebesar Rp 36.861.780.000 dari anggaran tahun 2018, desa yang belum SPJ kurang lebih ada sekitar 69 desa di 10 kecamatan di kabupaten Kepulauan Aru.

desa-desa di 10 kecamatan kabupaten Kepulauan Aru, anggaran alokasi dana desa ( ADD ) dan dana desa 
 ( DD )  nilainya tidak sama besar, Diduga anggaran tahun 2018 alokasi dana desa
 ( ADD ) dan dana desa ( DD ) ada desa - desa yang belum SPJ dengan demikian diharapkan kepada aparat penegak hukum (APH)  dari pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Polres Kepulauan Aru  untuk telusuri anggaran dana desa ( ADD ) dan dana desa ( DD ) Tahun anggaran  2018.( SBK )

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Korneles Sairatu Resmi Dilantik Sebagai Pengurus Esports Indonesia ( ESI ) Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2024 - 2028

Oleh -
Gambar
Korneles Sairatu Resmi Dilantik Sebagai Pengurus Esports Indonesia ( ESI ) Kabupaten Kepulauan Aru Periode  2024 - 2028 Kepulauan Aru, stevenbuserkriminal.my.id - Kepengurusan baru Esports Indonesia (ESI) Kabupaten Kepulauan Aru periode 2024–2028 resmi dilantik. Momen ini berlangsung secara bersamaan saat pelantikan Pengurus ESI se-Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Sabtu (1/11/2025) yang diikuti 10 kabupaten/kota secara daring. Korneles Sairatu, S.E ditunjuk sebagai Ketua ESI Kepulauan Aru. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Pengurus Provinsi ESI Maluku Marsma TNI R. Harys Soeryo Mahendro bertempat di kantor Gubernur setempat. Gubernur Hendrik Lewerissa hadir langsung dalam prosesi tersebut bersama Ketua KONI Provinsi Maluku Sam Latuconsina, serta perwakilan dari 11 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Maluku. Mahendro dalam sambutannya menyampaikan pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan pembinaan olahraga elektronik di se...
Baca selengkapnya

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, GMKI Dan HMI Tuntut DPRD Panggil Mantan Bupati Johan Gonga

Oleh -
Gambar
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, GMKI Dan HMI Tuntut DPRD Panggil Mantan Bupati Johan Gonga. Kepulauan Aru, stevenbuserkriminal.my.id - Organisasi Kemahasiswaan GMKI dan HMI Cabang Dobo melakukan aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRD Aru, Selasa 12/08/2025 siang. Adapun tuntutan yang mereka sampaikan antara lain yang diterima media ini antara lain:  PERNYATAAN SIKAP HMI & GMKI CABANG ARU: 1. DPRD Kepulauan Aru segera membentuk PANSUS untuk Penyelesaian Hutang daerah yang ditinggalkan oleh mantan bupati dr. JOHAN GONGA, khususnya  Hutang pada KAMPUS STIKES PASAPUA AMBON, UNIVERSITAS GRAHA EDUKASI MAKASSAR, KAMPUS IKOPIN BANDUNG & AKA MIGAS  CEPU. 2. DPRD Aru segera  memanggil  dan Memeriksa mantan bupati  dr Johan Gonga  untuk  mempertanggungjawabkan  pengelolaan keuangan daerah pada masa pemerintahannya. 3. DPRD segera memanggil  Kepala  DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAH RAGA un...
Baca selengkapnya

Kami Keluarga Besar Meminta Kepada Kapolres Maluku Barat Daya ( MBD ) Bersama Jajarannya Untuk Bisa Mengungkap Kasus Kematian Almarhum H. Unitly

Oleh -
Gambar
Kami Keluarga Besar Meminta Kepada Kapolres Maluku Barat Daya ( MBD ) Bersama Jajarannya Untuk Bisa Mengungkap Kasus Kematian Almarhum H. Unitly Maluku Barat Daya ( MBD ), Stevenbuserkriminal.my.id - Kematian Almarhum H. Unitly di Kabupaten Tiaukur Maluku Barat Daya ( MBD ), Terkait Dengan Informasi Yang Dihimpun Oleh Media ini. Bahwa Almarhum H. Unitly Keluar Dari Rumah hari Jumat tanggal 04 juli 2025, hingga ditemukan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025, pada waktu ditemukan Almarhum dengan kondisi tergantung di pohon yang memang terlihat jaga pohonnya sangat kecil, kemudian kedua kaki almarhum juga terlihat tersentuh Tanah pada waktu ditemukan, oleh pihak Kepolisian Polres MBD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) dan juga masyarakat dan keluarga. Dengan demikian Maka Kami Keluarga Menduga bahwa kematian Almarhum H. Unitly Bukan Gantung diri sendiri, Diduga ada oknom-oknom yang membunuhnya kemudian menggantungnya di jaga pohon dengan menggunakan tali Nilon berwarna biru ...
Baca selengkapnya