Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2026

*Bau Mafia Cukai Kian Menyengat! AMI Tekan KPK Usai Periksa Pengusaha Rokok*

Gambar
*Bau Mafia Cukai Kian Menyengat! AMI Tekan KPK Usai Periksa Pengusaha Rokok* Surabaya - Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan praktik mafia cukai yang menyeret sejumlah pihak, termasuk dari kalangan pengusaha rokok. Salah satu nama yang mencuat adalah Muhammad Suryo pengusaha asal Madura dengan merk HS, yang diketahui telah diperiksa oleh KPK guna mendalami alur dugaan korupsi dalam pengurusan pita cukai. Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut tidak boleh berhenti sebatas formalitas. "Kami mendesak KPK untuk serius dan tidak tebang pilih. Jika memang ada dugaan aliran dana dalam jumlah besar, maka harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya, termasuk kepada pihak-pihak yang sudah diperiksa," tegasnya. Baihaki juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak ragu menindak siapapun yang terlibat, tanpa memandang latar belakang maupun kekuatan ekonomi. "Janga...

*Rangkap Jabatan ASN di BUMD Disorot, Dinilai Cederai Etika dan Prinsip Good Governance*

Gambar
*Rangkap Jabatan ASN di BUMD Disorot, Dinilai Cederai Etika dan Prinsip Good Governance* Jakarta — Praktik rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali menuai kritik. Ketua Umum Gerakan Solidaritas Jakarta, Jefri Tuwul, (gabungan ratusan organisasi aktivis dan relawan) menilai fenomena tersebut sebagai cerminan lemahnya komitmen terhadap etika publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa meskipun secara normatif tidak terdapat larangan eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 terkait ASN yang menduduki posisi Dewan Pengawas atau Komisaris, pendekatan legalistik semata tidak dapat dijadikan dasar pembenaran. Menurutnya, dalam perspektif administrasi publik modern, legitimasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada aspek hukum formal, tetapi juga pada dimensi etika, profesionalitas, serta prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan independen...