Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2026

Badan Migrasi Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Aman dan Resiko Penyelundupan Orang Bagi Nelayan Pesisir Di Kepulauan Aru

Gambar
Badan Migrasi Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Aman dan Resiko Penyelundupan Orang Bagi Nelayan Pesisir Di Kepulauan Aru Kepulauan Aru,stevenbuserkriminal.my.id - Pada hari ini Rabu tanggal 22 April 2026, pukul 08.30 Wit, bertempat di  Lantai II Gedung BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Migrasi aman dan resiko penyelundupan orang bagi nelayan dan masyarakat pesisir oleh Perwakilan International Organization for Migration (IOM) (Badan Migrasi PBB) bersama pendamping dari Divhubinter Polri. Dengan Tema (AKU NELAYAN, MELAUT AMAN, DAN TAAT ATURAN).  kegiatan tersebut dihadiri oleh  1. Kapolres Kepulauan Aru, AKBP ALBERT PERWIRA SIHITE, SH., S.I.K., MH. 2. International Organization for Migration (IOM)(Badan Migrasi PBB) ASIILA KAMILIA.  3. International Organization for Migration (IOM)(Badan Migrasi PBB) ZICO PESTALOZZI.  4. International Organization for Migration (IOM)(Badan Migrasi PBB) DANANG AZHARI.  5...

Press Release Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Tetapkan SUPARDI ARIFIN ALIAS FAJAR Sebagai Tersangka Kasus Pembangunan Gedung Perpustakaan

Gambar
Press Release Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Tetapkan SUPARDI ARIFIN ALIAS FAJAR Sebagai Tersangka Kasus Pembangunan Gedung Perpustakaan Kepulauan Aru, stevenbuserkriminal.my.id - Press Release dilaksanakan di kantor kejaksaan negeri Kepulauan Aru, Pada kesempatan ini, kami tegaskan komitmen Kejaksaan dalam penegakan  hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi. pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026, sekitar pukul 17.00 WIB, di Bandara  Internasional Soekarno-Hatta, telah dilakukan penyerahan saksi atas nama SUPARDI  ARIFIN ALIAS FAJAR oleh Tim Satuan Tugas Kejaksaan Agung kepada Tim Penyidik  Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Bahwa sebelum dilakukan penyerahan tersebut, Yang  bersangkutan sebelumnya terpantau berada di wilayah Kabupaten Singkawang, Provinsi  Kalimantan Barat. Selanjutnya, yang bersangkutan langsung dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada s...

*Bau Mafia Cukai Kian Menyengat! AMI Tekan KPK Usai Periksa Pengusaha Rokok*

Gambar
*Bau Mafia Cukai Kian Menyengat! AMI Tekan KPK Usai Periksa Pengusaha Rokok* Surabaya - Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan praktik mafia cukai yang menyeret sejumlah pihak, termasuk dari kalangan pengusaha rokok. Salah satu nama yang mencuat adalah Muhammad Suryo pengusaha asal Madura dengan merk HS, yang diketahui telah diperiksa oleh KPK guna mendalami alur dugaan korupsi dalam pengurusan pita cukai. Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut tidak boleh berhenti sebatas formalitas. "Kami mendesak KPK untuk serius dan tidak tebang pilih. Jika memang ada dugaan aliran dana dalam jumlah besar, maka harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya, termasuk kepada pihak-pihak yang sudah diperiksa," tegasnya. Baihaki juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak ragu menindak siapapun yang terlibat, tanpa memandang latar belakang maupun kekuatan ekonomi. "Janga...

*Rangkap Jabatan ASN di BUMD Disorot, Dinilai Cederai Etika dan Prinsip Good Governance*

Gambar
*Rangkap Jabatan ASN di BUMD Disorot, Dinilai Cederai Etika dan Prinsip Good Governance* Jakarta — Praktik rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali menuai kritik. Ketua Umum Gerakan Solidaritas Jakarta, Jefri Tuwul, (gabungan ratusan organisasi aktivis dan relawan) menilai fenomena tersebut sebagai cerminan lemahnya komitmen terhadap etika publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa meskipun secara normatif tidak terdapat larangan eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 terkait ASN yang menduduki posisi Dewan Pengawas atau Komisaris, pendekatan legalistik semata tidak dapat dijadikan dasar pembenaran. Menurutnya, dalam perspektif administrasi publik modern, legitimasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada aspek hukum formal, tetapi juga pada dimensi etika, profesionalitas, serta prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan independen...