*Rangkap Jabatan ASN di BUMD Disorot, Dinilai Cederai Etika dan Prinsip Good Governance*
*Rangkap Jabatan ASN di BUMD Disorot, Dinilai Cederai Etika dan Prinsip Good Governance* Jakarta — Praktik rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali menuai kritik. Ketua Umum Gerakan Solidaritas Jakarta, Jefri Tuwul, (gabungan ratusan organisasi aktivis dan relawan) menilai fenomena tersebut sebagai cerminan lemahnya komitmen terhadap etika publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa meskipun secara normatif tidak terdapat larangan eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 terkait ASN yang menduduki posisi Dewan Pengawas atau Komisaris, pendekatan legalistik semata tidak dapat dijadikan dasar pembenaran. Menurutnya, dalam perspektif administrasi publik modern, legitimasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada aspek hukum formal, tetapi juga pada dimensi etika, profesionalitas, serta prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan independen...